JAKARTA (jakartamail.id) – Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Zudan Arif Fakrulloh mengatakan, pihaknya mulai menguji coba program ‘Mendekatkan Pada Domisili dan Mendekatkan Pada Keluarga’, bagi pegawai BKN sebagai tahap awal.
Kebijakan ini diakuinya mengacu pada keyakinan bahwa pegawai yang memiliki keseimbangan antara kehidupan keluarga dan pekerjaan (work-life balance), akan mampu memberikan kinerja yang lebih optimal.
Zudan mengatakan, apabila para ASN bisa bekerja lebih dekat dengan keluarga, maka mereka akan bisa meningkatkan motivasi bekerja, sekaligus memiliki ruang yang lebih baik dalam menjalankan peran sebagai orang tua maupun anggota keluarga.
Karenanya, pada tahap awal ini pegawai BKN ada yang ditempatkan dilingkup Kantor Pusat, Kantor Daerah, dan UPT BKN, supaya mereka bekerja lebih dekat dengan domisili dan keluarganya.
“Untuk tahap awal, BKN melakukan uji coba program ini untuk ASN BKN, agar pegawai dapat berkinerja lebih tinggi karena merasa lebih bahagia setelah berkumpul dengan keluarga,” kata Zudan, Kamis, 23 Juli 2026.
Dia berharap, hal ini akan membuat para pegawai bisa lebih menata kondisi ekonominya dengan lebih baik, karena tidak lagi terbebani biaya transportasi maupun penginapan akibat tinggal berjauhan dengan keluarganya.
Selain meningkatkan kualitas hidup pegawai, Zudan mengatakan bahwa program ini juga menjadi upaya BKN untuk membantu ASN melakukan efisiensi pengeluaran rumah tangga.
Karena menurutnya, selama ini tidak sedikit ASN yang harus hidup terpisah dari keluarga, karena penempatan kerja yang jauh sehingga mereka harus menanggung biaya perjalanan, tempat tinggal, maupun kebutuhan rumah tangga di dua lokasi yang berbeda.
“Dengan penempatan yang lebih dekat dengan domisili, diharapkan beban tersebut dapat berkurang secara signifikan,” ujarnya.
Zudan menambahkan, langkah tersebut merupakan bentuk inovasi kebijakan yang relevan dengan kondisi saat ini. Ketika peningkatan kesejahteraan melalui penyesuaian pendapatan belum dapat dilakukan dalam waktu dekat, Dia berharap pengurangan beban pengeluaran menjadi salah satu solusi yang dapat dicapai tanpa mengurangi kualitas pelayanan publik.
Program ini untuk sementara masih diterapkan sebagai uji coba di lingkungan internal BKN. Selama implementasinya ke depan, BKN akan melakukan evaluasi dampaknya terhadap produktivitas pegawai, efektivitas organisasi, serta kualitas layanan kepada masyarakat.
Hasil evaluasi nantinya dapat praktik menjadi baik (best practice) dalam pengelolaan ASN berbasis kesejahteraan dan kinerja.
“Kami berharap inovasi ini tidak hanya memberikan manfaat bagi pegawai BKN, tetapi juga dapat menjadi inspirasi bagi kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah dalam merancang kebijakan pengelolaan ASN yang semakin adaptif terhadap kebutuhan pegawai tanpa mengabaikan prinsip profesionalisme dan akuntabilitas,” kata Zudan.
“Semoga program BKN ini bisa menginspirasi pemerintah daerah maupun kementerian dan lembaga. Semoga bermanfaat,” ujarnya.
