JAKARTA (jakartamail.id) – Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa memastikan, pihaknya bakal makin memperkuat pengawasan pelaksanaan anggaran bagi program Makan Bergizi Gratis (MBG) di seluruh Indonesia.
Dia menjelaskan, salah satu caranya adalah dengan memanfaatkan jaringan Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb), yang ada di seluruh Indonesia.
Purbaya mengatakan, jajaran Kanwil DJPb di tingkat kabupaten/kota sudah melakukan survei ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di masing-masing wilayah, untuk memantau berbagai aspek pelaksanaan program MBG.
“Bukan naruh perwakilan, kita memang punya di seluruh provinsi sampai dari tingkat II di seluruh Indonesia, di Kanwil Perbendaharaan (DJPb). Nah, itu kita manfaatkan sekarang untuk melakukan semacam survei ke semua aspek-aspek (SPPG) yang ada di sana,” kata Purbaya di Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu, 12 Agustus 2026.
Berdasarkan laporan pantauan tersebut, Purbaya menyampaikan bahwa secara umum pelaksanaan program MBG berjalan dengan baik.
Meski demikian, Kemenkeu masih menemukan banyak kekurangan yang perlu diperbaiki. Hasil evaluasi itu nantinya akan disampaikan kepada Badan Gizi Nasional (BGN) untuk ditindaklanjuti.
“Secara umum sih bagus. Ada banyak kekurangan, sama yang beda-beda kekurangannya, tapi nanti akan kita laporkan itu ke BGN untuk diambil tindak lanjut supaya lebih bagus ke depan,” ujarnya.
Namun, Purbaya mengakui bahwa hingga saat ini dirinya belum bertemu dengan Kepala BGN yang baru, Sudaryono, untuk membahas lebih lanjut pelaksanaan program MBG. Menurutnya, saat ini Sudaryono masih melakukan konsolidasi internal di BGN.
“Saya belum ketemu ketua BGN, dia masih konsolidasi. Begitu sudah selesai konsolidasi saya datang ke sana,” kata Purbaya.
Adapun realisasi anggaran Program MBG hingga akhir triwulan II 2026 telah mencapai Rp101,1 triliun yang menjangkau 63,13 juta penerima manfaat.
