JAKARTA (jakartamail.id) – Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia menyampaikan, rencana pembatasan penyaluran bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi pertalite untuk masyarakat di desil 9-10, masih menunggu validitas data.
“Itu (pembatasan pertalite) masih dikaji. Karena apa? Kami ingin subsidi itu harus tepat sasaran. Nah, salah satu cara untuk membuat tepat sasaran, data kami harus valid,” kata Bahlil di Kompleks DPR RI Senayan, Jakarta, Senin, 31 Agustus 2026.
Dia menyampaikan, ketepatan data desil tersebut yang saat ini sedang diperiksa oleh pemerintah.
Bahlil berharap, melalui ketepatan data pembagian desil masyarakat, tujuan pemerintah agar penyaluran Pertalite tepat sasaran dapat tercapai sesuai dengan yang telah direncanakan.
“Jangan sampai harapan kami baik, tetapi ternyata dalam implementasinya, karena datanya tidak valid, membuat sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan kami,” ujarnya.
Diketahui, pemerintah menganggarkan subsidi energi sebesar Rp 210,1 triliun, atau sekitar 65,87 persen dari total anggaran subsidi dalam APBN 2026 yang ditetapkan sebesar Rp 318,9 triliun. Sedangkan, apabila digabung dengan kompensasi, maka anggaran yang digelontorkan oleh pemerintah untuk ketahanan energi sebesar Rp 381,3 triliun.
Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, rencana pembatasan subsidi BBM untuk desil 10, dapat menghemat sekitar 10 persen dari anggaran subsidi energi. Pembatasan itu dilakukan agar penyaluran subsidi lebih tepat sasaran.
Purbaya juga mengatakan, pengendalian subsidi BBM khususnya Pertalite dilakukan secara bertahap, dan sistem yang dimiliki Pertamina juga mumpuni untuk pembatasan tersebut.
Dia mengatakan, pengendalian subsidi BBM dapat dilakukan dengan tidak diperbolehkannya masyarakat yang masuk desil 9 dan 10 membeli pertalite. Masyarakat yang masuk desil 9 dan 10 harus membeli BBM non-subsidi.
Menurutnya, pengendalian subsidi BBM saat ini masih dalam pembahasan, dan diharapkan dalam waktu tidak lama setelah semua sistem siap dapat diimplementasikan.
