JAKARTA (jakartamail.id) – Bank Indonesia (BI) melalui Departemen Komunikasi, Ramdan Denny Prakoso melaporkan, Utang luar negeri (ULN) Indonesia tercatat naik pada Mei 2026.
Dia menyampaikan, ULN Mei 2026 tumbuh 2,1 persen secara year-on-year (yoy) di angka US$ 444,4 miliar, atau sekitar Rp 7.999 triliun (asumsi kurs Rp 18.000 per dolar AS).
Posisi ULN itu sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan pada April 2026. BI juga mencatat bahwa pada bulan lalu, ULN juga mengalami kenaikan sebesar 2,0 persen (yoy).
“Perkembangan tersebut dipengaruhi oleh pertumbuhan ULN publik, baik pemerintah maupun bank sentral, di tengah kontraksi pertumbuhan ULN swasta yang lebih rendah,” kata Ramdan dalam keterangannya, Rabu, 15 Juli 2026.
Posisi ULN pemerintah pada Mei 2026 sebesar US$217,3 miliar yang secara tahunan tumbuh 3,7 persen (yoy), menurutnya relatif stabil dibandingkan dengan pertumbuhan pada bulan April 2026.
Hal itu dipengaruhi oleh aliran masuk pada Surat Berharga Negara (SBN) internasional, yang mencerminkan kepercayaan investor terhadap prospek perekonomian Indonesia yang terjaga. Utamanya di tengah pembayaran neto pinjaman luar negeri pemerintah yang jatuh tempo.
“Pemerintah tetap berkomitmen untuk menjaga kredibilitas dengan memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga utang secara tepat waktu, serta mengelola ULN secara pruden, terukur, dan fleksibel untuk mewujudkan pembiayaan yang efisien dan optimal,” ujar Ramdan.
Sebagai salah satu komponen dalam instrumen pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pemanfaatan ULN terus diarahkan untuk mendukung pembiayaan sektor produktif dengan tetap memperhatikan aspek sustainabilitas pengelolaan ULN.
Hampir seluruh ULN pemerintah merupakan utang jangka panjang. Berdasarkan sektor ekonomi, ULN pemerintah dimanfaatkan antara lain untuk mendukung Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, mencapai 22,0 persen dari total ULN pemerintah.
Ada pula untuk urusan Administrasi Pemerintah, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib mencapai 20,6 persen, Jasa Pendidikan mencapai 16,2 persen, Konstruksi mencapai 11,5 persen, serta Transportasi dan Pergudangan mencapai 8,5 persen.
Sementara peningkatan ULN Bank Indonesia didorong oleh kenaikan kepemilikan non-residen terhadap instrumen moneter Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI). Hal itu sejalan dengan operasi moneter pro-market dan upaya menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah, dari dampak masih tingginya ketidakpastian global.
Kemudian, ULN swasta melanjutkan kontraksi. Posisi ULN swasta pada Mei 2026 tercatat sebesar US$195,9 miliar atau mengalami kontraksi sebesar 0,1 persen secara tahunan. Kontraksi tersebut lebih terbatas dibandingkan dengan kontraksi sebesar 0,5 persen pada April 2026.
Perkembangan tersebut terutama didorong oleh ULN kelompok peminjam lembaga keuangan (financial corporations) yang secara tahunan mencatatkan kontraksi sebesar 0,8 persen, lebih rendah dibandingkan dengan kontraksi pada April 2026 sebesar 5,0 persen.
Berdasarkan sektor ekonomi, ULN swasta terbesar berasal dari Sektor Industri Pengolahan, Jasa Keuangan dan Asuransi, Pengadaan Listrik dan Gas, serta Pertambangan dan Penggalian, dengan pangsa mencapai 79,9 persen dari total ULN swasta. ULN swasta tetap didominasi oleh utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 74,9 persen terhadap total ULN swasta.
“Struktur ULN Indonesia tetap sehat, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. Hal ini tercermin dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang tercatat sebesar 29,9 persen pada Mei 2026, dan didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 83,9 persen dari total ULN,” ujarnya.
