JAKARTA (jakartamail.id)– Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa mengumumkan, surat utang berdenominasi Yuan atau Renminbi, Panda Bond, bakal diterbitkan pada Kamis, 23 Juli 2026 besok.
Dia menargetkan, untuk penerbitan perdana Landa Bond ini, pemerintah mengincar nilai emisi hingga mencapai sebesar US$1 miliar.
“Karena ini merupakan pasar baru, kami akan menjajakinya terlebih dahulu. Walaupun permintaannya mungkin sangat besar, penerbitan tahap pertama kami batasi sebesar US$1 miliar,” kata Purbaya dalam konferensi pers APBN KITA di Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa, 21 Juli 2026.
“Jika diperlukan, beberapa bulan kemudian kami dapat melakukan penerbitan kembali dengan nilai yang lebih besar,” ujarnya.
Purbaya menjelaskan, dalam penerbitan Panda Bond, Bank of China (BOC) ditunjuk sebagai lead underwriter sekaligus lead bookrunner. Selain itu, Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), CITIC, China International Capital Corporation (CICC), dan DBS Bank China bertindak sebagai joint lead underwriters dan joint bookrunners.
Adapun Agricultural Bank of China (ABC), China Construction Bank (CCB), dan CEXIM ditunjuk sebagai co-managers.
Purbaya mengatakan, lembaga pemeringkat asal China, China Lianhe Rating Co., Ltd., pada 1 Juli 2026 juga telah memberikan peringkat AAA dengan outlook stabil (AAA/Stable) kepada Panda Bond.
Menurutnya, lembaga pemeringkat tersebut memberikan penilaian berdasarkan sejumlah pertimbangan.
Pertama, pertumbuhan ekonomi Indonesia dinilai tetap kuat di atas 5 persen sejak 2022 dan diperkirakan berlanjut pada 2026-2027, didukung oleh efektivitas kebijakan pemerintah.
“Dasar pertimbangannya adalah ekonomi Indonesia yang tetap tumbuh di atas 6 persen, fundamental ekonomi yang solid, posisi sebagai ekonomi terbesar di Asia Tenggara, serta ketahanan terhadap guncangan eksternal,” kata Purbaya.
Selain itu, utang luar negeri Indonesia dinilai relatif rendah dengan kapasitas pembayaran yang kuat, didukung oleh cadangan devisa yang memadai.
“Lembaga pemeringkat tersebut juga menilai rasio utang pemerintah Indonesia sekitar 40 persen terhadap PDB (produk domestik bruto), yang masih tergolong rendah,” ujarnya.
