JAKARTA (jakartamail.id) – Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menggelar pertemuan di kantornya dengan COO Danantara sekaligus Kepala BP BUMN, Dony Oskaria, guna membahas penyelesaian restrukturisasi Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) alias Whoosh.
Hasil pertemuan itu memutuskan bahwa utang Whoosh bakal dialihkan ke Kementerian Keuangan, dimana proses pengalihannya ditargetkan rampung pada sekitar tengah September 2026 mendatang.
“Kereta Cepat Jakarta-Bandung ini diserahkan dari Danantara ke Kementerian Keuangan. Prosesnya kita percepat, mungkin pertengahan September sudah akan clear,” kata Purbaya di Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu, 5 Agustus 2026.
Tanpa membebani APBN, Purbaya memastikan bahwa pengelolaan utang Whoosh itu nantinya akan dilakukan melalui Special Mission Vehicle (SMV) yang ada di bawah Kemenkeu.
“Nanti kita akan pakai salah satu tangan SMV fiskal kita untuk mengelola itu. Kita kan punya banyak, ada SMI dan lain-lain,” kata Purbaya.
“Jadi walaupun (penyelesaiannya) oleh pemerintah, tapi enggak langsung jadi tanggung jawab atau membebani APBN,” ujar Purbaya.
Sementara untuk kepemilikan PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) sendiri, Purbaya mengatakan bahwa nantinya perusahaan itu akan berada di bawah koordinasi Kemenkeu, dan tidak lagi oleh PT KAI.
“Jadi 60 persen (saham KCIC) dikasih ke kita, 40 persennya ada yang lain, masih ada China juga di situ kan. Kita tanya ke China juga sepertinya mereka masih mau melanjutkan proyek ini dan mungkin kalau disuruh kita akan perpanjang ke Jawa Timur sana,” kata Purbaya.
Pada kesempatan yang sama, COO Danantara, Dony Oskaria mengaku, saat ini pihaknya masih berupaya merampungkan penghitungan terkait total besaran jumlah utang dari Whoosh tersebut.
“(Nominal besarannya) pada saat penyerahan nanti ya. Karena detilnya masih dihitung. Pertengahan September paling lambat,” ujarnya.
Sebagai informasi, PT KCIC diketahui merupakan perusahaan patungan milik konsorsium BUMN Indonesia dan konsorsium perusahaan China. Dimana, 60 persen kepemilikan sahamnya ada di pihak Indonesia melalui PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI), dan 40 persen sisanya dipegang oleh konsorsium China.
